SOAL PILIHAN GANDA SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA (KELAS XI) 1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah … A. Polisi menggunakan jalur busway B. Membayar pajak tepat pada waktunya C. Membuang sampah pada tempatnya D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya E. Menyebrang jalan pada zebra cross 2. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah... A. Mahkamah Agung B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah… A. DPR B. Mahkamah Konstitusi C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Agung E. Presiden 4. Upaya

DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KONTEKS NKRI Negara Kesatuan (Negara unity) adalah negara tunggal (satu Negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu Negara, satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Negara. Pembentukan Negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi Negara yang besar dengan kekuasan Negara yang bersifat sentralistik. Beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Negara Kesatuan antara lain: Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 : Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selain itu juga disebut dalam pasal 18 ayat 1, apasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Juga dipertegas dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan (18-Agustus-1945 sampai 27- Desember-1949) Bentuk Negara : kesatuan.  Bentuk pemerintahan : republik (presiden sebagai kepala Negara sekaligus seb